Perwira AS yang mengajarkan permusuhan terhadap Islam diskors.

Mereka membolehkan setiap pemimpin mereka memiliki hak istimewa, meminum anggur hingga mabuk, menghisap ganja hingga teler. Lebih fatal lagi, pemimpin mereka dihalalkan membunuh umat Islam lainnya dengan dalih jihad.



”Mereka tampak terhormat, meski sebenarnya kehormatan mereka terlambat ditayangkan di layar kaca kita, yang setia menjunjung tinggi moralitas kemanusiaan. Meski kedodoran, mereka ngotot menampilkan isu basi ’supremasi kulit’ Amerika Serikat...,” tulis Michael Bradley, dalam bukunya Secret Societies, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul yang sama dan ditambah dengan judul kecil 21 Organisasi Perusak Dunia.



Dalam bukunya itu, Bradley memaparkan secara menarik fakta-fakta yang ada di balik 21 nama organisasi. Tujuannya, sebagaimana ditulis Bradley sendiri, ”Buku ini kami tulis untuk mengenal mereka: komplotan-komplotan rahasia paling berbahaya di dunia. Merekalah para pengendali ekonomi, politik, dan seluruh isu global-internasional....”

Tak semua, hanya beberapa organisasi yang disebutkan dalam buku karya Bradley tersebut yang dikutip di sini, sebagai sebuah gambaran sekilas atas sepak terjang mereka selama ini. Kali ini adalah Assassins.

Mesin Pembunuh
Semula, kelompok Assassins ini disebut ”Nizariyah”, karena mereka berusaha mengembalikan Pangeran Nizar Ath-Thayyib ke takhta kekuasaan Mesir.

Dengan dalih mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya Imam Mahdi, kelompok ini melancarkan serangan bawah tanah kepada orang-orang yang dianggap musuhnya. Mereka membolehkan setiap pemimpin mereka memiliki hak istimewa, meminum anggur hingga mabuk, menghisap ganja hingga teler. Lebih fatal lagi, pemimpin mereka dihalalkan membunuh umat Islam lainnya dengan dalih jihad.



Setelah dinyatakan bersalah dan sesat, kelompok Nizariyah meninggalkan Mesir dan pindah ke Syria. Kemudian, di sana kaum Nizariyah dikenal sebagai kelompok ”Hashshasin”. Bahasa Inggris mengkonversi kata ini menjadi ”assassin”, mesin pembunuh.

Selanjutnya, dalam kendali kepemimpinan Hasan bin Sabah, kelompok Assassins banyak melakukan serangan gerilya secara keji.
Dalam The History of the Assassins, Amin Maluf mengisahkan, setelah dua abad lebih, kelompok Assassins sangat mahir melakukan

serangan-serangan bawah tanah, yang pernah menjadi momok di kawasan Timur Tengah.
Pengaruh Assasins menyebar ke seantero jagat hingga abad ke-13 (Selengkapnya, baca Majalah alKisah 11/1012).

IY

Cegah di Hulu

Cara yang terbaik, menurut saya, cegah di hulu. Yakni, seperti yang juga sudah direncanakan FPI, meminta Presiden atau Kapolri untuk tidak memberikan izin pergelaran konser Lady Gaga.



Rencana pergelaran konser Lady Gaga pada 3 Juni 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, mendapat banyak tentangan. Antara lain dari Front Pembela Islam.

"Kita sudah pelajari betul, siapa dan bagaimana Lady Gaga saat melakukan konser di berbagai negara. Tidak sesuai dengan norma agama dan nilai-nilai luhur adat-istiadat Nusantara," kata Habib Riziq, ketua umum FPI, di Petamburan, Jakarta, Jum’at, 4 Mei 2012.

Dengan berbagai cara, FPI akan berusaha menggagalkan konser penyanyi asal Amerika itu. Antara lain, akan menghadang rombongan Lady Gaga di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Cara lainnya lagi, menemui Presiden SBY dan Kapolri, agar tidak memberikan izin untuk konser Lady Gaga.



Semua orang mungkin sepakat dengan ide-ide penegakan ajaran agama yang diusung FPI. Tapi banyak orang yang mempermasalahkan caranya. Dan cara yang dipilih secara fisik, seperti penghadangan rombongan Lady Gaga di Bandara Soekarno-Hatta, tentu akan menimbulkan masalah.

Mengapa? Sebab, jika penyelenggaraan konser Lady Gaga itu telah mendapatkan izin dari negara, dalam hal ini pemerintah, FPI tentu akan berhadapan dengan alat negara, yakni kepolisian.
Sama sekali saya bukan bermaksud menggurui, tapi sekadar mengingatkan, dalam hadits disebutkan, “Barang siapa di antara kalian menyaksikan suatu kemunkaran, cegahlah dengan tangan. Jika tidak mampu, dengan lisan. Dan jika masih tidak mampu, dengan hati, dan itulah selemah-lemah iman.”

Tangan dalam hal ini tidak hanya berarti secara fisik, melainkan juga bisa simbol kekuasaan. Nah, di negeri kita, yang memegang kekuasaan adalah pemerintah, dalam konteks perizinan penyelengaraan konser Lady Gaga ya kepolisian. Mohon maaf, terselenggaranya konser tersebut, sekali lagi mohon maaf, tidak tergantung pada “izin” FPI. Kalau pemerintah atau kepolisian sudah memberikan izin, yang bisa dilakukan FPI adalah mencegah dengan lisan, yakni mengingtakan bahwa konser itu tidak sesuai dengan norma agama, misalnya. Sebatas itu.



FPI memang antara lain bergerak dalam penegakan hukum, tapi bukan penegak hukum. “Harus dipahami, FPI memang bergerak dalam wilayah penegakan hukum, tapi FPI tidak memposisikan diri sebagai penegak hukum. Aparat penegak hukum, itu domain pemerintah.


Penegak hukumnya seperti kepolisian dan instansi-instansi penegak hukum lainnya.
FPI adalah gerakan masyarakat yang ingin agar penguasa menegakkan hukum dengan sebenarnya. Sehingga dalam sepak terjangnya, FPI selalu berupaya dengan mengingatkan, mengimbau, menyurati, dan seterusnya.” Demikian kata Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas, yang sudah lima belas tahun berkiprah di FPI, dalam wawancaranya dengan alKisah.

Cara-cara seperti yang dikatakan oleh Habib Muhsin itulah yang, menurut saya, seharusnya dilakukan oleh FPI. Yakni mengimbau, menyurati, dan seterusnya. Bukan melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan konflik fisik. Baik dengan pihak-pihak lain, yang nota bene mungkin juga menyiapkan personel-personel pengamanan, maupun dengan aparat negara.

Oleh karena itu, saya mengimbau kepada Ketua Umum FPI, batalkan rencana penghadangan rombongan Lady Gaga.

Cara yang terbaik, menurut saya, cegah di hulu. Yakni, seperti yang juga sudah direncanakan FPI, meminta Presiden atau Kapolri untuk tidak memberikan izin pergelaran konser Lady Gaga. Bukan di hilir, yang berkemungkinan besar menimbulkan konflik horizontal.

Dan ketika nanti FPI menghadap Presiden atau Kapolri, saya mengimbau kepada Presiden atau Kapolri, pertimbangkanlah permintaan FPI. Jakarta memang bukan daerah yang menjadikan syari’at Islam sebagai dasar hukumnya, namun penduduknya mayoritas beragama Islam. Bahkan penduduk aslinya bisa dikatakan sangat fanatik. Jika pamer aurat dijadikan ajang tontonan untuk publik dan pemerintah mengizinkan (Bukankah selama ini konser Lady Gaga sangat kental dengan pamer auratnya?), risikonya sangat besar. Madharatnya jauh lebih bedar daripada manfaatnya.  

ES

*Opini

Opini

Dalam politik, mana yang harus didahulukan: opini publik, atau prosedur hukum?

Politik itu berkaitan dengan kekuasaan. Sedang dalam negara demokratis, kekuasaan sangat ditentukan oleh suara rakyat. Di negeri kita, misalnya, penguasa mendapat legitimasi melalui pemilihan umum, yang nota bene penentu satu-satunya adalah suara rakyat.

Rakyat akan memberikan suaranya pada umumnya kepada partai yang citranya baik. Itulah sebabnya, bagi partai politik, citra amat sangat penting.
Akhir-akhir ini, di negeri kita, ada sebuah partai sangat besar yang beberapa petingginya tadinya hanya disebut-sebut terlibat kasus korupsi tapi belakangan ternyata mereka benar-benar menjadi tersangka kasus korupsi. Demikian juga ketua umumnya, juga sering disebut-sebut terlibat, namun hingga saat ini belum menjadi tersangka.

Dalam kebijakan partai tersebut, terkait dengan kasus hukum, seseorang dicopot dari kepengurusan partai jika dia sudah menjadi tersangka. Artinya, kebijakan atau pengambilan keputusan partai sangat tergantung pada keputusan hukum. Padahal, dalam politik, yang dijadikan dasar pengambilan kebijakan adalah opini publik.

Bayangkan jika ini terjadi : Karena citranya sudah sangat buruk, akibat seringnya namanya disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi, apa pun yang dikatakan sang ketua umum, orang sudah tidak mau mendengarnya. Padahal apa yang dikatakan baik. Bayangkan jika dia menjadi juru kampanye, sia-sialah semua yang dia katakan. Ini jelas sangat merugikan partainya.

Citra bersih amat penting bagi partai politik. Apakah citra bersih partai besar itu masih baik?

Dulu, iklan yang sering dipublikasikan partai tersebut adalah “Katakan tidak pada korupsi”, bahkan tokoh yang mengatakan kalimat itu pada iklan tersebut antara lain adalah salah satu petinggi partai yang kini sudah menjadi tersangka dan ketua umumnya. Tapi kini sudah amat sangat banyak yang mempelesetkannya menjadi “Katakan tidak pada(hal) korupsi”. Maknanya, ini adalah ironi. Yakni, yang mengatakan anti korupsi malah menjadi pelaku korupsi.

Partai besar itu harus melakukan pembersihan. Dan terkait dengan ketua umumnya, ada dua cara yang saya yakin sangat efektif.

Pertama, kalau memang benar terlibat, mundurlah dari posisi ketua umum. Serahkanlah segalanya pada pengadilan. Mudah-mudahan kejujuran Anda akan memperingan hukuman yang kelak akan Anda terima. Jangan berkelit, dengan “kekuatan” apa pun, karena ini hanya akan memperberat hukuman yang akan Anda terima.

Ingatlah sabda Nabi Muhammad SAW, “Hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Seorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah sifat bohong, karena kebohongan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka. Orang yang selalu berbohong dan mencari-cari kebohongan akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong.” (HR Bukhari).

Atau, kedua, kalau memang benar tidak terlibat, gugat semua orang yang telah merusak nama baik Anda. Diamnya Anda hanya semakin memperburuk persepsi publik tentang Anda.

Mencemarkan nama baik? Ya, sekali lagi jika benar-benar tidak terlibat, apa yang Anda alami adalah pencemaran nama baik. Percayalah, sekuat apa pun orang ingin  menjatuhkan Anda, kalau Anda tidak bersalah, insya Allah Anda akan selamat.

ES